PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru melakukan penandatanganan MoU atau nota kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD tahun anggaran 2025.
MoU tersebut ditandatangani secara langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa SSTP M. Si dengan para Pimpinan DPRD pada rapat paripurna, Rabu (28/8/2024) malam.
Berdasarkan MoU yang ditandatangani, KUA-PPAS R-APBD 2025 disepakati sebesar Rp3,020 triliun yang terdiri dari anggaran pendapatan sebesar Rp3,020 triliun lebih, anggaran belanja sebesar Rp3 triliun lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar.
R-APBD 2025 yang disepakati itu mengalami peningkatan sebesar Rp26 miliar lebih dari APBD murni 2024 senilai Rp2,993 triliun. Anggaran di R-APBD 2025 sendiri lebih didominasi oleh penerimaan dari dana bagi hasil dan transfer Pemerintah Pusat.
Dengan telah disepakatinya plafon R-APBD 2025, diingatkan bahwa pelaksanaan anggaran harus diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur pemerintah untuk mengelola anggaran secara baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"Untuk itu perlu diiringi dengan upaya perbaikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban," sebut Ketua DPRD Pekanbaru, Sabarudi.
Senada, Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menyampaikan syukur setelah KUA-PPAS R-APBD 2025 disepakati bersama dengan DPRD.
"Hal ini tentu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras kita, sehingga salah satu tahapan dalam penyusunan APBD tahun 2025 telah dapat kita lalui," ucapnya.
Ia mengatakan, penandatangan MoU tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang cukup intensif antara DPRD dan pemerintah kota yang berjalan secara dinamis dan kritis, namun penuh kearifan dari semua pihak yang terlibat.
"Kerjasama dan kerja keras seperti ini perlu kita pertahankan untuk masa yang akan datang. Karena dengan kerjasama yang baik, keberhasilan demi keberhasilan akan mudah kita peroleh," ujarnya.
"Saya yakin opini yang terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan mampu kita pertahankan," tutup Risnandar.(Galeri)