Gerbangnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan III tahun sidang 2023/2024 dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Pekanbaru tahun 2023, Senin 10 Juni 2024.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ginda Burnama, didampingi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Nofrizal. Dari Pemerintah Kota Pekanbaru Hadir Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution.
Laporan Panitia Khusus ( Pansus) LKPj 2023 dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus, Krismat Hutagalung. Dalam laporan yang dibacakan Krismat, setiap OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru mendapat catatan, mulai dari Dinas PUPR, Perkim, Kesbangpol, Disdik, Diskes, Satpol PP, DLHK, Disperindag, Damkar, Dinsos dan OPD terkait lainnya.
Untuk Dinas PUPR, Pansus menekankan soal lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap perbaikan jalan rusak akibat jaringan IPAL maupun PDAM.
"Pengawasan terhadap jalan rusak akibat adanya galian IPAL maupun PDAM tidak berjalan efektif sehingga mengakibatkan jalan semakin rusak parah," ungkap Krismat dalam laporannya.
Tidak hanya soal jalan rusak, namun persoalan penanganan banjir juga menjadi catatan tim Pansus. Pemerintah dinilai tidak serius dalam melakukan upaya pencegahan, sehingga membuat jumlah titik banjir di kota Pekanbaru semakin bertambah.
"Sudah cukup banyak kajian yang dilakukan, namun titik banjir kian bertambah saja, kita melihat tidak ada upaya serius dari Pemerintah secara terencana terukur dan berkelanjutan. Untuk mengurangi potensi banjir Pemko harus fokus membangun drainase baru, normalisasi anak sungai," ujarnya.
"Pemerintah seharusnya melakukan pemetaan titik banjir serta master plan banjir disetiap titik di Pekanbaru, agar penanganan banjir lebih maskimal, dan sinergitas Pemprov dan pusat oleh PUPR harus lebih sigap," sambungnya.
Catatan atau penilaian yang disampaikan oleh tim Pansus DPRD Kota Pekanbaru diharapkan jadi bahan evaluasi Pemko Pekanbaru, termasuk terkait penggunaan anggaran di masing-masing OPD. Dimana DPRD Kota Pekanbaru berharap tidak ada lagi pergeseran anggaran dari yang sudah disepakati.
DPRD Kota Pekanbaru juga berharap Kepada Pj Walikota agar dapat memperbaiki kinerja Pemko Pekanbaru untuk kedepannya.
"Kita berharap pergeseran anggaran yang sifatnya tidak prioritas tidak terjadi lagi, kecuali dalam hal dan situasi yang mendesak sebagaimana yang disampaikan tim Pansus," tambah Anggota DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid.
Sementara itu Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi menyampaikan, pihaknya sudah mendengar secara langsung terkait beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan tim pansus dan anggota DPRD Kota Pekanbaru.
"Pada prinsipnya ada catatan yang harus kita perbaiki dan akan menjadi bahan evaluasi buat kita lebih baik kedepannya," tutupnya. (Adv)
Sigalingging