Gerbangnegerinews.com, Jakarta -Uji Materiil (Judicial Review) terhadap
Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia No.: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang terahir di ubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undnag-undangn No. 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Menjadi Undang-Undang karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persidangan atas Judicial review Pasal 7 ayat (2) huruf o tersebut diatas telah disidangkan melalui sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 yang lalu, akan tetapi 3 orang Hakim Panel yaitu Prof. Saldi Isra, Prof. Anwar Usman, dan Prof. Asrul Sani menyarankan untuk diperbaiki permohonan tersebut.
Hal mana yang ditekankan adalah Legal Standing Para Pemohon. Panel menyoroti Legal standing para Pemohon karena para pemohon dianggap tidak memiliki legal standing mengajukan uji materil Pasal 7 ayat (2) huruf o itu, menurut Panel yang berhak mengajukan uji materil Pasal tersebut adalah Mantan Kepala Daerah yang ingin mencalonkan diri Kembali sebagai Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf o tersebut yaitu : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, ....(o) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama, sehingga hak Pemohon sebagai Warga Negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah untuk dapat bebas menentukan/memlilih calon wakilnya termasuk calon wakil dari Mantan Kepala Daerah yang sudah pernah menjabat satu periode pada masa sebelumnya tidak dapat dibenarkan.
Hal mana menurut Panel Pemohon bukanlah mantan Kepala Daerah yang terdampak langsung oleh ketentuan dimaksud.Argumentasi Panel diatas tentu sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah No. 90/PUU -XXI /2023, Bahwa berkaca pada putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut Tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, didalam legal standing permohonan 90/PUU-XXI/2023 tersebut pemohon mendalilkan bahwa pemohon bercita-cita menjadi seorang Presiden.
Akan tetapi didalam pokok-pokok permohonan, pemohon tidak menguraikan kembali alasannya ingin menjadi presiden, akan tetapi pemohon menguraikan dengan sangat rinci tentang Gibran Raka Buming Raka yang kala itu menjabat sebagai walikota solo yang diupayakan agar dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu didalam petitum permohonan pemohon juga tidak meminta agar batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden disesuaikan dengan usia pemohon yang saat mengajukan permohonan.
Materiil di MK baru berusia 23 tahun. Pemohon malah meminta usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tetap 40 tahun, atau pernah menjabat sebagai Kepala Daerah, berikut petitum pemohon No. 90/PUU-XXI/2023: "Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sepanjang tidak dimaknai dengan "… atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat
Provinsi maupun Kabupaten / Kota." Petitum yang diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah ini sangat jelas bukan ditujukan pada pemohon, dikarenakan pemohon masih seorang mahasiswa aktif yang usianya belum mencapai 40 tahun dan belum pernah menjadi Kepada Daerah. Oleh karena itu merujuk pada putusan Mahkamah 90/PUU-XXI/2023, dan kami sangat yakin bahwa Mahkamah pada prinsipnya Imparsial dalam menangani perkara, tidak membeda-bedakan antara pemohon yang satu dengan pemohon yang lain,
Maka dari itu Klien kami Para Pemohon merasa memiliki legal standing yang sama dengan pemohon pada putusan 90/PUU-XXI/2023, sehingga kami memiliki legal standing dalam permohonan 73/PUU-XXI/2024 aquo. Hari ini tanggal 29 Juli 2024 pukul 14.30 Wib akan dilaksanakan sidang perbaikan
permohonan, untuk menentukan nasib permohonan ini akan diterima atau tidak dapat diterima. (red)
Editor: Sigalingging